Minggu, 15 April 2012

struktur produksi organisasi


 Struktur Produksi      
Struktur produksi adalah proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :
·         Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang     barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
·          Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
·         Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.
Pendapatan Nasional
Pendapatan Nasional disebut juga Produk Domestik Bruto(PDB) atau Gross Domestic Product(GDP) adalah “Nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Dalam konteks Negara, Indonesia juga menghitung Pendapatan Nasionalnya dalam kurun waktu 1 tahun/periode. Berikut data Pendapatan Nasional Negara Republik Indonesia dari tahun 2005-2009
Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan Pendapatan Nasional. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan PDB terbesar didunia. Pada tahun 2005 Pendapatan Nasional Indonesia terbesar dipasok dari sektor pertambangan sebesar Rp 491,28 triliuni. Dilihat dari PDB tanpa Migas juga tidak terpaut jauh dari PDB dengan migas, itu berarti sektor tersebut memberikan PDB yang cukup besar. Sedangkan mulai dari tahun 2006 hingga 2009 sektor Industri yang paling besar menyumbang Pendapatan Nasional. Dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini berkembang menjadi Negara Industri walaupun Indonesia disebut sebagai negara Agraris. Mengapa demikian ? Indonesia menpunyai peluang besar untuk menjadi Negara Industri dengan SDM yang ada dan dengan adanya teknologi yang berkembang cukup pesat saat ini. Dengan menjadikan Industri sebagai tonggak utama Pembangunan dan diberdayakannya SDM yang ada, bukan tidak mungkin Indonesia dapat menciptakan peluang usaha guna mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan derajat hidup rakyat banyak.
Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan


 Pendapatan Nasional
Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.
Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :

Menentukan laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu negara
Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya
Konsep Pendapatan Nasional

Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Disparitas Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.



peta perekonomian indonesia


A.           KEADAAN GEORAFIS INDONESIA
Kenyataan pertamaan yang harus diakui dalah bahwa  indonesia merupakan negara  kepulaun, dengan luas keseluruhan -195 sampai dengan 200 juta ha. Keadaan demikian dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dpat menjadi kelemahan ancaman bagi perekonomian kita,.
Bayaknya pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jia pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang. Dengan kemampuan mengggali dan memanfaatkan kekayan alam yang ada di indonesia.,

B.            MATA PENCAHARIAN
Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki indonesia, dapat di tai beberapah hal di antaranya :
·           Pertama, mata pencaharian penduduk indonesia sebagai besa masih berada di sektor pertanian (agraris), yang tinggal di prdesaan dengan mata pencaharian seperti bertani, perikanan, petemakan dan sejenisnya.
·           Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP (gross domestic production)
·           Indonesia yang bermanfaan bagi pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin tertinggal dari rekannya yang berkerja dan memiliki akses di sektor industri (kota).,

Langkah- langkah yang dapat di tempuh untuk mengatasi diantaranya adalah :

·           Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan saranan dan perasarannya bidang pertanian
·           Meninggkatkan nilai tambah komoditis pertanian, jika dimungkinkan tidak haya untuk pasar lokal sajah
·           Mencoba mengenbangkan kegiatan agribisnis
·           Menunjang kegiatan transmigrasi


C.            SUMBER DAYA MANUSIA

Sebelum orde baru, pertumbuhan penduduk indonesia sangat tinggi -2.8 % dan setelah pememerintah orde baru menyadari bahwa pertumbuhan tersebut harus di kurangi, pertumbuhan penduduk kita hanya berkisar antara 2,1 % sampi 2,3 % dan 1,9 % di perkirakan repelita selanjutnya.



Sebagi salah satu negara yang masi berkembang, indonesia memang menghadapi masalah sumberdaya manusia, diantaranya :
·               penduduk yang masi tinggi
·               Pertumbuhan Penyebaran yang kurang merata
·               Kurang seimbangannya dan komposisi umum  penduduk, yang di tandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masi relatif rendah.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan bnyak masalah bagi negara,  jika tidak dikuti dengan dengan peningkatan peduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya manusia yang belum produktif ( anak-anak manual, pengangguran), yang akibat lanjutnya akan mrnciptakan masalah rumit,

Adapun sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di indonesia meliputi hal-hal berikut adlah :
1.                  Memperluas lapangan kerja untuk dapat menyerap pertambahan angkatan  kerja baru dan mengurangi tingkat pengagguran
2.                  Membina angkatan kerja batu yang memasuki pasar melalui latihan keterampilan untuk berusahaan sendiri maupun untuk mengisi lapangan kerj yang tersedia
3.                  Membina dan melindungi pra pekerja melalui mekanisme hubungn kerja yang di jiwai oleh pancasila dan UUD 1945 (hubungn industri pancasila)
4.                  Meningkatkan peranan pasar kerja, agar penyalur, pemanfaatan tenaga kerja dapat menunjukan kegiatan pembangunan
5.                  Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja memlaui usaha pembinaan dam pengembangan


D.           INVESTASI

Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan di indonesia, terkumpulnya modal dan susmber daya sebagi investasi, memduduki peran yang sanghat tinggi, bagimana kita dapat melakukan perbangunan jika dana yang di perlukan untuk itu tidak tersedia atau mencukupi.
Dalam kondisi tertentu masi sulit untuk mengharapkan dana investasi dalam masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/biaya rutin pemerintah tidak dapat terus menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut.





Kamis, 05 April 2012

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA


A.    MACAM MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
Salah satu konsep penting yang perlu di perhatikan dalam mempelajarin  Negara  adalah mengetahaui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi  pembangunan ekonomi di beri batasan sebagi suatu tindakan pemilihan atas faktor – factor (variable) yang akan di jadikan factor/variable utama yang jadi penentu jalannya peruses pertumbuhan (Suroso, 1993). Beberapan strategi pembangunan  ekonomi yang dapat di sampaikan adalah :

Strategi pertumbuhan
·                     Strategi pembangunan ekonomi suatu Negara akan terpusat pada uapaya pembentukan modal, serta bagiamana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat , sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
·                     Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan di nikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-down-effect) pendistribusian kembali
·                     Jika  terjadi ketimpangan atau ketidak merataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi
·                     Keritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

strategi pembangunan dengan pemerataan
                                inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankan peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering. Seperti hal nya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

Strategi ketergantungan
                        Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternative lain, sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan.
Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :
·                    Kemiskinan di Negara-negara berkembang lebih di sebabkan karena adanya ketergantungan Negara tersebut dari pihak/Negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu Negara ingin terbabas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, Negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang ditempuh diantaranya adalah : meningkatkan produksi nasional yang di sertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.
·                     Teori ketergantungan ini kemudian dikritik olek Kothari dengan mengatakan “teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurang nya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gampang sekali bagai kita untuk menumpahkan semua kesalahan pada pihak luar yang memeras, sementara pemesan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja” ( Kothari dalam ismid hadad ,1980 ).

Strategi yang berwawasan ruang
                                Strategi ini  di kemukakan oleh Myrdall dan Hirschman , yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju. Menurut mereka kurang  mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects ) lebih kecil dari pada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya ( back-wash-effects ). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai. Sedangkan Hirschman percaya , sekali pun baru akan tercapai dalam jangka panjang .

Strategi pendekatan kebutuhan pokok
                                Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya di kembangkan oleh organisasi perburuhan sedunia ( ILO ) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebetuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha di arahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

B.            FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
Pada prinsipnya pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan ‘ apa tujuan yang hendak dicapai ? ‘
Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri , maka strategi ketergantungan lah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan , maka strategi yang berwawasan ruanglah yang akan dipergunakan.

C.            STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya Nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.
Strategi pembanguna di Indonesia tidak mengenal perbedan strategi yang ekterem. Dan strategi yang berwawasan ruang (terbukti dengan terbaginya wilayah Indonesia dengan berbagi wilayah pembanguna dan seterusnya 1,2,3 dan seterusnya).

D.           PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Apapun definisi perencanaan pembangunan, menurut Bintoro Tejokroamidjojo manfaat perencanaan adalah.
·                     Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu  pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksana kegiatan yang di tujukan pada pembagian perencanaan pembangunan.
·                     Dengan perencanaan makan dapat di lakukan suatu perkiraan terhadap pada pelaksanaan yang akan di lalui.
·                     Dengan perencanaan, dan perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat di tingkatakan
·                     Dengan perencanaan dapat di capi setabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.

Dalam sejarah perkembangan, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia di bagi dalam beberapa periode, yakni :
Periode sebelum orde baru, dibagi dalam :
Periode 1945-1950
Periode 1951-1955
Periode 1956-1960
Periode 1961-1965
Periode setelah orde baru, dibagi dalam :
Periode 1966 s/d 1958, periode setabilisasi dan rehabilitasi
Periode Repelita         :1969/70- 1973/74
Periode Repelita         :1974/75- 1978/79
Periode Repelita         :1979/80-1983/84